ANALISIS PERUBAHAN KAWASAN HUTAN
KABUPATEN BLORA
DENGAN PENDEKATAN KAJIAN SPATIO-TEMPORAL
Pengertian hutan menurut UU RI No.41 Tahun 1999
adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam
hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang
satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan merupakan sumberdaya alam
utama sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber
kemakmuran rakyat.
Kabupaten Blora sebagai salah satu kabupaten yang memiliki
potensi hutan yang cukup besar, rentan terhadap penebangan kayu ilegal. Kabupaten
Blora yang memiliki beberapa Kawasan Pemangkuan Hutan (KPK) dengan jenis hutan
homogen dominan jati(Tectona grandis). Kawasan hutan yang masuk wilayah
administratif Kabupaten Blora dibagi menjadi hutan produksi tetap,hutan
produksi terbatas, dan cagar alam.
Hutan Kabupaten Blora merupakan salah satu kawasan
hutan di Pulau Jawa yang mengalami degradasi fungsi hutan, hal ini terlihat
adanya alih fungsi dari hutan ke non hutan sebesar 4,49 % per tahun. Secara
umum, berdasarkan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) diperoleh informasi
perubahan hutan terbesar terjadi di Kecamatan Randublatung, dimana total area
hutan yang berubah menjadi tegalan adalah 10.358,95 ha. Kondisi ini apabila
terus berlangsung akan memperparah fungsi hutan di Kabupaten Blora. Pengelolaan
hutan yang meliputi perencanaan dan pengawasan hutan di Kabupaten Blora menjadi
sangat penting untuk dilakukan guna mencegah terjadinya degradasi fungsi hutan yang
lebih parah.
Untuk mengetahui pola perubahan lahan di kawasan hutan
dalam kurun waktu selama 3 tahun (2001-2003). dilakukan analisis spatio
temporal data Landsat ETM7 2001, 2002 dan 2003. Selain itu dengan model
analisis GIS diharapkan dapat memberikan evaluasi dalam pengelolaan kawasan
hutan di Kabupaten Blora. Hasil analisis spatio-temporal diperoleh
adanya pola perubahan lahan yang semakin luas jika lokasinya semakin dekat
dengan kenampakan budaya berupa jalan dan permukiman dalam enclave.
Di Kabupaten
Blora sendiri pada kurun waktu 1997 hingga 2001 kerugian yang dialami pihak
Perhutani semakin meningkat seiring meningkatnya pencurian kayu (illegal
logging). Akibat maraknya penjarahan hutan jati, kerugian ketiga KPH di
Blora periode 1997-2001 meningkat, dimana pada Tahun 2001, kerugian 414.704
batang pohon senilai Rp 165,9 milyar. Selain itu, lahan kosong akibat
penjarahan yang berpotensi sebagai lahan kritis sampai Februari 2002
diperkirakan 5.600 hektar (Kompas, 07 Februari 2003). Kegiatan inventarisasi
hutan merupakan suatu kegiatan penaksiran sumberdaya hutan, termasuk pembuatan
peta digital dan basisdata yang mendeskripsikan lokasi serta parameter alami
tutupan hutan, termasuk ukuran pohon, umur, volume dan komposisi spesies, yang
bertujuan untuk mengetahui kaitan perubahan hutan dalam kawasan hutan Kabupaten
Blora terhadap kenampakan budaya seperti jalan dan permukiman menggunakan
analisis spatio-temporal.
